Home / Intoleransi / 1974: Partai Oposisi di Pakistan Menekan Pemerintah untuk Melarang Aliran Ahmadiyah
1974-opoisisi-pakistan-menekan-pemerintah-melarang-ahmadiyah

1974: Partai Oposisi di Pakistan Menekan Pemerintah untuk Melarang Aliran Ahmadiyah

Gabungan Partai oposisi di Parlemen Pakistan telah meminta Pemerintah untuk memerintahkan kepada Ahmadiyah, sebuah kelompok minoritas non Muslim, agar menghilangkan semua anggotanya dari institusi atau kantor-kantor yang memiliki pengaruh, serta menangkap Mirza Nasir Ahmad, yang menyebut dirinya sebagai Khalifah ketiga  aliran Ahmadiyah.

Tuntutan tersebut disampaikan kemarin, bahkan datang juga dari parta-partai sekuler. Lalu diikuti oleh adanya pergolakan anti Ahmadiyah di Punjab. Pada hari ini anggota partai oposisi meninggalkan sidang di Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya pembubaran 2000 demonstran  menggunakan gas air mata  yang berorasi di luar hostel para anggota parlemen.

Tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya yang muncul dari pergolakan anti Ahmadiyah karena adanya sensor ketat di media massa terhadap semua berita mengenai aliran aliran agama  di Punjab dan Sindh. Kabar yang belum diketahui kebenarannya menyebutkan adanya indikasi telah ada penyerangan dan penjarahan  yang dialami oleh anggota komunitas Ahmadiyah dan juga terjadi pembakaran harta benda mereka berlanjut di beberapa tempat di Punjab.

Partai oposisi juga telah meminta media massa menghilangkan sensor dalam berita dan komentar mengenai aliran keagamaan. Mereka juga meminta pemerintah mencabut larangan untuk memasuki Rabwah (kantor pusat Ahmadiyah).

Islam adalah sebuah agama yang terdiri dari berbagai aliran tapi Ahmadiyah, yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1879 di India, adalah aliran yang paling tidak diinginkan keberadaannya oleh beberapa muslim khususnya dari umat Sunni. Anggota Ahmadiyah terus menjadi sasaran di mata umat muslim lain terlepas dari adanya kenyataan bahwa Jinnah, dalam perjuangannya untuk Pakistan pada tahun 1946 dan 1947 dan Bhutto (sebagai Perdana Menteri) dalam pemilunya pada tahun 1970 mendapatkan dukungan yang luar biasa dan baik secara ekonomi dan sosial dari anggota Ahmadiyah.

Penunjukan Sir Zafrullah Khan oleh Jinnah sebagai Menteri Luar Negeri pertama hingga menjadi presiden Mahkamah Agung Internasional di Den Haag merupakan pengakuan dari adanya dukungan dari Anggota Ahmadiyah dalam pergerakan Pakistan .

Nampaknya kita dapat membagi jumlah anggota Ahmadiyah yang berjumlah sepuluh juta, bahwa setengah dari jumlah tersebut tinggal di Pakistan dan setengah lainnya tersebar di Afrika, Indonesia dan Eropa, dibandingkan dengan 500 juta umat muslim di dunia. Mirza Ghulam Ahmad (Masih yang dijanjikan) menyatakan bahwa ia dikirimkan untukmemimpin umat muslim sebagai Nabi Allah. Sebagian besar umat muslim di dunia tidak mempercayai bahwa akan ada Nabi Allah lagi  setelah Muhammad.

Di Pakistan, kebencian umat muslim terhadap anggota Ahmadiyah tidak hanya berdasarkan agama. Ada pula alasan ekonomi dan sosial memiliki peran yang sama akan adanya gesekan yang terjadi secara konstan di antara komunitas. Umat muslim umumnya sepertinya marahkarena sekte eksklusif ini menduduki posisi yang memiliki pengaruh yang kuat dan terorganisasi di bidang ekonomi dan sosial di dalam negeri yang  jauh lebih besar daripada jumlah mereka.

Walaupun tidak pernah ada sensus khusus mengenai anggota aliran Ahmadiyah, ataupun apakah mereka membiarkan kepercayaan mereka diungkapkan terbuka di depan umum. Hal ini diyakini secara umum bahwa  beberapa posisi  dalam pemerintahan dan militer di pegang oleh mereka dalam jumlah yang cukup banyak dan berhasil masuk parlemen dan Dewan Perwakilan Daerah 4 tahun yang lalu.

Hingga hanya dalam waktu dekat ini dua dari tiga kepala militer dimiliki oleh mereka dan sekarang tiga pejabat militer setingkat jenderal dilaporkan memegang posisi pimpinan. Dalam jabatan luar negeri pun terdapat beberapa duta besar dan diplomat senior dari anggota Ahmadiyah dan yang lainnya di antara mereka memegang peran dalam rantai industri kelas menengah dan restoran kelas atas.

Walaupun adanya aturan konstitusi Pakistan yang menghalangi non-muslim untuk dapat menguasai kantor presiden dan perdana menteri, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghalangi anggota komunitas Ahmadiyah untuk tidak dapat memegang kantor-kantor itu. Itulah yang diharapkan oleh umat muslim lain agar hal tersebut  dapat dihindari sama sekali.

Diterjemahkan oleh: Taufik Khalid Ahmad, penyunting : Dnz
Read more at: https://www.rabwah.net/1974-opposition-pakistan-presses-government-to-bar-ahmadiyya-sect/

 

 

Baca juga

Utusan Khalifah Minta Mahasiswa Jamiaah Tabligh dan Menuntut Ilmu

BOGOR – Puluhan siswa Madrasah Tahfizh Al-Qur’an dan mahasiswa Jamiaah Ahmadiyah Indonesia berkesempatan bertemu dan ...

Tinggalkan Balasan

error: Maaf, konten sudah diproteksi.

Mau selalu update Warta Ahmadiyah?
Silakan klik tombol “Like/Sukai Halaman” di bawah ini.

Kritik/saran dapat Anda sampaikan pada kolom “Pesan” atau email ke
redaksi@warta-ahmadiyah.org
Terima kasih.